Pemprov DKI Gelar Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar konsinyering percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya di Candi Bentar, Putri Duyung Cottage, Ancol, Jakarta Utara.
Ini kesempatan kita agar temuan sebelumnya bisa diselesaikan
Kegiatan dengan tema ‘Optimalisasi Penyelesaian Rekomendasi BPK untuk Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta’ itu dilaksanakan mulai Senin (12/12) hingga Kamis (15/12) mendatang.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto berharap seluruh jajaran OPD bisa menindaklanjuti LHP dan memanfaatkan momentum kegiatan untuk melakukan perbaikan. Dengan begitu, capaian tindak lanjut LHP yang masih bermasalah bisa diselesaikan secara maksimal.
Inspektorat DKI Jakarta Tegaskan Temuan BPK Bersifat Administratif pada LKPD Tahun Anggaran 2020, Tak Timbulkan Kerugian Negara"Ini kesempatan kita agar temuan sebelumnya bisa diselesaikan," ujar Uus, Senin (12/12).
Dikatakan Uus, pihaknya optimistis capaian tindak lanjut hasil temuan dalam LHP tahun 2022 bisa mencapai sebesar 95 persen. Bahkan, pihaknya berharap konsinyering yang digelar pada hari ini mampu meningkatkan penyelesaian temuan hingga melebihi target tersebut.
"Kita sudah lima kali mendapat WTP merupakan sebuah apresiasi dari BPK. Mempertahankan memang sulit, tapi saya yakin jajaran pemprov bisa mempertahankan dan mendapat WTP keenam kali," ujarnya.
Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat menambahkan, berdasarkan LHP BPK tahun 2022 terdapat sekitar 11 ribu temuan, di mana sebanyak sekitar 9.000 di antaranya sudah diselesaikan.
"Capaian nasional sekitar 75 persen. Kita berharap hasil konsinyering ini bisa merampungkan sisanya sehingga mencapai target 95 persen," tandasnya.
